Tahun 2010 sebentar lagi berlalu dan tahun 2011 sudah di ambang pintu. Meskipun tahun 2014 masih tiga tahun lagi, tetapi rupanya gerakan-gerakan persiapan Pemilu sudah mulai terasa. Kekuasaan memang sangat menggiurkan.

Dalam upaya memahami aspirasi pembacanya, QB Leadership Center melakukan polling online di LeadershipQB.com. Dua pertanyaan kami ajukan, yaitu:

1. Siapa pemimpin negara terbaik pilihan Anda?
2. Karakter pemimpin yang terpenting bagi Anda adalah?

Seratus satu respons kami terima untuk pertanyaan pertama, dan 40.6% memilih Soekarno sebagai pemimpin negara terbaik. B. J. Habibie yang menjadi Presiden Republik Indonesia dalam waktu yang sangat singkat menduduki urutan kedua dengan  raihan suara 20.8%. Posisi ketiga dan keempat diduduki oleh Susilo Bambang Yudhoyono dengan 13.9% suara, dan Soeharto dengan 12.9% suara. Di kelompok paling bawah adalah Megawati dengan 1% suara dan Abdurrahman Wahid dengan 8.9% suara.

Pertanyaan kedua, tentang karakter terpenting seorang pemimpin, mendapatkan 91 respons. Tiga karakter pemimpin yang terpenting berdasarkan respons yang masuk adalah:

1. Jujur dan bersih dari korupsi, serta membangun sistem yang mencegah korupsi.
2. Punya integritas, tegas, dan berani mengambil sikap.
3. Visoner: Punya visi jangka panjang dan mengambil langkah untuk merealisasikannya.

Saya tidak heran bahwa responden menempatkan “Jujur dan bersih dari korupsi, serta membangun sistem yang mencegah korupsi” di urutan teratas. Praktik korupsi di Indonesia memang sangat parah dan terjadi di berbagai tingkatan—mulai dari urusan kecil yang menyangkut pelayanan masyarakat di tingkat kelurahan, hingga rekayasa penggunaan anggaran di lembaga-lembaga pemerintahan.

Praktik korupsi sedemikian parahnya, hingga kita masuk peringkat ke-110 dalam indeks persepsi korupsi dari 200 negara di dunia berdasarkan data dari lembaga Transparency International Indonesia (TII).

Dalam survei yang dilakukan TII di berbagai kota terhadap 9.327 responden, disimpulkan bahwa suap biasanya dilakukan dalam mempercepat izin usaha, mempercepat instalasi utilitas publik, keringanan pembayaran pajak daerah, mendapatkan kontrak publik, mendapat keputusan menguntungkan dalam selisih usaha, dan mempengaruhi pembuatan kebijakan.

Dalam ajang Pemilu dan Pilkada pun, praktik politik uang begitu sering terjadi. Indonesia Corruption Watch (ICW) menyatakan, berdasarkan hasil pemantauan selama tahun 2010, pelaksanaan pemilihan kepala daerah dinilai koruptif.

“Hal ini terlihat dari adanya politik uang, pembagian sembako, pupuk, jilbab, tabung gas, dan lainnya dalam pelaksanaan Pilkada 2010, sehingga memengaruhi pemilih,” kata peneliti ICW, Apung Widadi, Senin (20/12) lalu.

Apung menyebutkan, selama pelaksanaan Pilkada 2010 di 244 daerah, terdapat sebanyak 1.053 kasus pembagian uang secara langsung, pembagian sembako sebanyak 326 kasus, pembagian tabung gas sebanyak 47 kasus, pembagian kerudung sebanyak 39 kasus, dan pembagian pupuk sebanyak 39 kasus yang dilakukan oleh tim pemenangan pasangan calon Pilkada.

Dalam banyak kasus, korupsi di Indonesia bukan hanya didorong oleh motif pribadi pelakunya, tetapi juga karena terpaksa harus beradaptasi pada lingkungan atau sistem yang korup. Lambat laun, mereka yang hidup dalam lingkungan yang korup ini menjadi sulit untuk membedakan mana tindakan yang korupsi dan mana yang tidak, karena hal-hal yang sebetulnya korupsi sudah menjadi sesuatu yang wajar dilakukan oleh semua orang. Apalagi bila ditambah dengan kenyataan bahwa sebagian dari pegawai negeri tidak bisa mencukupi biaya hidupnya dengan hanya mengandalkan gaji saja.

Rendahnya tingkat kesejahteraan pegawai pemerintah, sikap permisif dan kompromis, lemahnya perangkat hukum, hingga lemahnya komitmen para penegak hukum, menjadi faktor dominan mengapa korupsi tumbuh subur di masyarakat.

Praktik-praktik korupsi ini menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang sangat luas. Proses pembangunan tidak berjalan dengan semestinya karena uang yang seharusnya untuk kesejahteraan masyarakat malah masuk ke kantong-kantong pribadi. Apalagi di saat negara tengah menghadapi persoalan berat, seperti pengangguran, kemiskinan, dan berbagai bencana alam. Praktik korupsi dipastikan akan semakin menambah beban negara dan rakyat.

Tiga karakter yang dipilih oleh para responden polling LeadershipQB.com memang adalah karakter yang sangat penting yang perlu dimiliki oleh seorang pemimpin untuk berhasil. Dan saya pun yakin, bahwa di antara ratusan juta penduduk Indonesia tentunya ada  pemimpin-pemimpin yang memiliki ketiga karakter tersebut. Apalagi, sebagai Ketua Dewan Juri Bung Hatta Anti Corruption Award (BHACA), saya menyaksikan sendiri, dalam empat kali penyelenggaraannya, BHACA berhasil menemukan pemimpin-pemimpin yang tidak saja bersih dari korupsi, tetapi juga melakukan langkah-langkah nyata untuk membangun lingkungan di mana korupsi bisa ditekan. Sebut saja pemenang BHACA 2010, Walikota Solo Joko Widodo dan Walikota Yogyakarta Herry Zudianto yang telah berhasil membuat kota yang mereka pimpin masuk dalam daftar lima kota paling bersih di Indonesia.

Kendati demikian, ada pertanyaan yang sering kali merisaukan saya. Dengan sistem pemilihan yang kita miliki sekarang, dan dengan dinamika dan sepak terjang partai-partai politik yang ada kini, akankah pemimpin-pemimpin yang akan maju dan nantinya terpilih memiliki ketiga karakter terpenting di atas?

Semoga pada 2014 nanti, sistem demokrasi kita sudah semakin matang sehingga tidak memberikan ruang bagi terjadinya politik uang. Semoga, para pemimpin yang maju bertarung dalam ajang pemilihan pemimpin Indonesia di tahun 2014 adalah orang-orang yang memiliki karakter terpuji yang sangat dibutuhkan untuk memimpin Indonesia. Dan,  semoga rakyat Indonesia pun menjadi lebih dewasa dalam memanfaatkan hak pilihnya untuk memilih pemimpin terbaik yang mampu membawa Indonesia keluar dari rimba korupsi dan mampu membangun Indonesia menuju masyarakat bersih dan sejahtera.

Salam hangat penuh semangat
Betti Alisjahbana

28 Desember 2010

Sumber gambar: bibleseo.com